5 Simple Techniques For reformasi intelijen
5 Simple Techniques For reformasi intelijen
Blog Article
Endeavours to advertise intelligence accountability are certainly not an uncomplicated matter. The situation from the death of human legal rights activist Munir Mentioned Thalib [31] on a flight from Indonesia to Amsterdam on September 7, 2004—a suspected “intelligence operation” following the 1998 reforms—is deadlocked. The legal system only tried just one discipline actor, who was said for being “an intelligence agent” and found him guilty, and one official on the leadership standard of BIN who communicated Together with the agent but was sooner or later acquitted.
"Satgas SIRI harus mampu memanfaatkan perangkat teknologi Intelijen pencitraan, Intelijen geospasial, dan Intelijen sinyal yang dibutuhkan untuk mendukung pencarian informasi dan details. Pemanfaatan teknologi intelijen saat ini perlu lebih dioptimalkan," ujar Reda.
There's point out court docket of initial occasion in Each individual district and municipalities that deals with civil and criminal conditions involving Indonesian or international citizens.
Untuk mencegah terulangnya pendadakan strategis perlu dilakukan penguatan terhadap intelijen di Indonesia. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam rangka penguatan intelijen negara. Langkah pertama adalah dengan memperbaiki intelligence cycle, sebagaimana diketahui faktor kegagalan intelijen terjadi apabila salah satu dari tahapan intelligence cycle mengalami kesalahan atau kegagalan maka dipastikan intelijen akan gagal oleh karena itu siklus intelijen harus berjalan sempurna.
Setelah Indonesia merdeka, penggunaan sistem parlementer dan multipartai, posisi daerah memiliki kwewnangan luas untuk mengatur rumah tangga sendiri. Pada masa demokrasi parlementer sejak 1950, dinamika politik semakin dinamis ditandai dengan jatuh-bangunnya kabinet-kabinet, namun daerah tetap diberi otonomi luas. Otonomi daerah mendapat sorotan ketika di Indonesia berlaku sistem demokrasi terpimpin. Kendali politik di tangan Soekarno menjadikan pemberian wewenang terbatas bagi daerah atau otonomi terbatas. Namun sejak lama otonomi daerah diterapkan di Indonesia, pada masa pemerintahan Soeharto merupakan masa paling kelam dan menyakitkan bagi daerah. Pemerintahan yang tirani-otoriter menjadikan daerah sebagai sapi perahan dan ditelantarkan secara sistematis atas nama pembangunan dan Pancasila. Pada kenyataannya otonomi daerah baru dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh pada period reformasi. Reformasi merupakan masa terang bagi masa depan otonomi daerah. Karena pada masa ini otonomi luas telah dimiliki kembali oleh daerah-daerah.
Praktek-praktek ini sering terjadi di masa lalu, bahkan masih ada di era reformasi saat kematian aktivis HAM Munir dikaitkan dengan aparat intelijen BIN. Oleh karena itu […]
Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
The moment of Sumpah Pemuda (Youthful Gentleman Oath) came about 84 several years in the past, reflecting the spirit of nationalism that remains to be vital With this Reformation era. This paper endeavors to dig deeper meaning of Sumpah Pemuda in its pre-independence period and applying it to our up to date problem.
[14] Additionally, it supervises operational readiness amongst all commands and conducts defence and stability operations within the strategic stage in accordance with guidelines with the TNI commander. Environmentally friendly berets are worn by its personnel, and it's the primary simple warfare battle klik disini unit of the Indonesian Army.
Koordinasi yang dilakukan oleh Kominda berfungsi untuk memelihara hubungan baik dalam berbagai kegiatan. Kegiatan yang dijalankan Kominda dalam mengatasi ATHG direncanakan dalam rapat koordniasi yang dilakukan setiap satu bulan sekali yang membahas isu-isu strategis, termasuk permasalahan terorisme.[21]
Customers of the Cabinet (apart from the vice president) serves on the president's pleasure, who will dismiss them at will for no lead to.
The process of drafting the legislation on intelligence proposed during the 1998 reform package was callous. There were advantages and drawbacks regarding the want for this legislation, as well as the draft proposed by the government was intensely criticized. Continue to, the draft offered the legislation enforcement authority to intelligence apparatus with special powers in civilian strategic intelligence functions.
Ketidaktegasan dan deferensiasi tugas dan wewenang di antara komunitas intelijen tersebut menimbulkan konflik kepentingan yang mengarah pada tindakan kekerasan antara sesama lembaga.
Menurut Aditya, pengawasan intelijen yang dilakukan oleh institusi tertentu masih cenderung dipolitisasi. Ia menekankan pentingnya adanya metode pengawasan yang lebih netral dan transparan untuk menghindari campur tangan politik yang tidak diinginkan.